Legislator: UN ditunda bukti kurangnya pengawasan percetakan

penundaan ujian nasional tingkat sekolah lanjutan atas (slta) dalam 11 provinsi adalah bukti kurangnya pengawasan pemerintah pada persiapan pelaksanaan un, kata anggota komisi x dpr raihan iskandar.

seharusnya pemerintah telah jauh hari memastikan kesiapan pencetakan soal ujian serta distribusinya. dengan kehadiran penundaan ini dengan demikian ongkos yang dikeluarkan pemerintah supaya membiayai pelaksanaan un selama 11 daerah itu hendak bertmbah, kata raihan iskandar dalam jakarta, minggu.

anggota dpr fraksi partai keadilan sejahtera (pks) itu menungkapkan penundaan pelaksanaan un disibukkan akan mempunyai biaya tambahan.

sejumlah guru pengawas yang telah berada di lokasi ujian terpaksa mesti menunggu lebih lama karena ujian nasional ditunda. siapa yang menanggung uang hidup mereka di selama lokasi? pastinya kepada sebagian guru pengawas yang berada dalam tujuan sulit, tidak bisa saja untuk pulang ke daerah masing-masing lalu kembali dulu ke lokasi ujian, ujarnya.

Informasi Lainnya:

terkait penundaan un ini, raihan menungkapkan komisi x hendak segara memanggil perwakilan pemerintah agar menunjukan masalah tersebut.