anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi mengatakan sistem politik dinasti harus dibatasi, karena berpotensi menyandra hak politik publik.
dalam konteks pemilihan kepala daerah, keberadaan politik dinasti, contohnya seluruh kepala daerah merupakan Salah satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik dan mayoritas dimiliki publik, ujar arwani thomafi dalam jakarta, kamis.
arwani menungkapkan, tidak dapat dipungkiri apabila darah politik mengalir dalam suatu keluarga, namun keuntungan itu tetap mesti dibatasi agar memberi kesempatan publik lain menduduki posisi politik itu.
misalnya calon pertahana tidak boleh mencalonkan keluarganya pada Salah satu kurun waktu setelahnya, kami tidak mau hak yg dipunya kebanyakan publik itu tersandra melalui hak dinasti itu, kata arwani.
Informasi Lainnya:
- Tentang oriflame dan DBC Network
- Tentang oriflame dan DBC Network
- Mengatasi jerawat tanpa obat
- Membersihkan Jerawat Secara Alami
menurut arwani, politik dinasti juga berpotensi mempersempit partisipasi umum melalui membiarkan sebuah keluarga menguasai lebih dari Satu jenis, tak hanya politik, namun mampu merambah ke bidang ekonomi.
untuk tersebut, lanjut arwani, walaupun darah politik tidak mampu dihalangi, tapi dengan pembatasan itu, publik masih memiliki kesempatan membangun demokratisasi dalam sistem politik.
kedepan, pembatasan-pembatasan tersebut harus diatur melalui baik, untuk tak terjadi penyanderaan hak politik publik, papar arwani.