komisi x dewan perwakilan rakyat tidak terima melalui kinerja kementerian studi juga kebudayaan setelah melihat permasalahan dalam pelaksanaan ujian nasional hampir dalam berbagai provinsi.
fakta berbicara lain, oleh karenanya kami semua dalam komisi x amat tidak terima melalui un yang kacau ini. padahal setiap kali mencatat ujarnya persiapannya telah matang, namun yang terjadi sampai hari ini berbalik kan, papar wakil ketua komisi x dpr ri syamsul bahri saat berdialog melalui jajaran pemprov sulawesi selatan di ruang pola kantor gubernur sulsel selama makassar, senin.
ia menyatakan permasalahan un dalam 2013 tidak mungkin terulang dulu di tahun-tahun kedepan.
pihaknya berharap kepada kemendikbud agar dapat menunjukan permasalahan tersebut agar mereka tidak mengulangnya dalam tahun mendatang.
Informasi Lainnya:
- Tips Mengatasi Jerawat Bandel
- Tips Mengatasi Jerawat Bandel
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
komisi itu sudah melayangkan surat panggilan pada mendikbud muhammad nuh supaya menyerahkan penjelasan serta pertanggungjawaban terhadap dpr tenntang dengan pelaksanaan un 2013.
kita hendak minta klarifikasi jumat (26/4) malam nanti. bagaimana masalahnya, termasuk sentralisasi percetakan sehingga un amburadul begini, bagaimana yang terjadi serta apa rencana mereka kepada un 2014, kata syamsul dan didampingi beberapa anggota dpr ri dalam antaranya vena melinda, ulfah hermanto, serta ahmad zainuddin.
ia menungkapkan sampai ketika ini baru ada pihak yang memperdebatkan soal teknis un. perdebatan tersebut mulai dari pencetakan naskah ujian dan tersentralistik sampai materi teknis lainnya.
dpr, ujarnya, setuju melalui un dan dijadikan dibuat perhatian pemerataan pendidikan.
akan ternyata, tenntang dengan hasil un yang akan dibuat sebagai tiket agar masuk ke perguruan tinggi, dia mengatakan perlunya kemendikbud mengakibatkan patokan dan lain, tanpa menyaksikan hasil un.
hasil un tersebut tidak memperlihatkan nilai siswa dan sesungguhnya juga ini yang menjadi tantangan kita bersama. harus ada ukuran lain selain daripada hasil un tersebut, katanya.
ketua dewan studi sulsel professor halide yang hadir di diskusi itu menyatakan berang melalui amburadulnya pelaksanaan un yang hampir terjadi pada seluruh provinsi.
ia mengatakan pesan melalui komisi x dpr tersebut agar dilontarkan pada kemendikbud mengenai kekecewaan terhadap pelaksanaan un.
ia mengaku dari awal tak sudah setuju jika pencetakan un harus dipusatkan pada jakarta.
alasan penolakan itu, katnaya, karena letak geografis, terutama di indonesia bagian timur dan cukup besar agar distribusi soal ujian.
ia mengajarkan un yang diselenggarakan serentak melalui mencetak naskah un dan tersentralisasi selama jakarta, ingin berpengaruh pada distribusi.
dari januari kemarin aku suda beritahukan ke kemendikbud tenntang risiko sentralisasi percetakan, saya bilang tinjau ulang, tapi karena tak didengar dengan demikian beginilah hasilnya, katanya.
ia menunjukan kondisi geografis di indonesia pihak timur, diantara lain berupa kepulauan, pegunungan, melalui infrastruktur jalan yang masih kurang baik sehingga distribusi soal ujian memerlukan masa yang berlalu.
dia menyampaikan yang dituntut untuk badan standar nasional pendidikan (bsnp) serta badan penelitian dan pengembangan (litbang) kementerian pendidikan serta kebudayaan bertanggungjawab atas permasalahan itu.
ia menungkapkan persoalan tersebut bukan semata-mata kesalahan kemendikbud.
bsnp dan litbang kemendikbud, selain pak menteri dan paling bertanggungjawab. ini dikerjakan bersama-sama serta disepakati bersama, sehingga berbagai harus bertanggungjawab, ujarnya.
halide dan mempertanyakan alasan kemendikbud yang tak melakukan kontrak dengan percetakan terkait agenda un.
seharusnya, ujarnya, kemendikbud menyerahkan kontrak dan gamblang, termasuk kapan soal dicetak juga masa didistribusikan ke daerah.
selain itu, halide mengemukakan bahwa pengawas sekolah bukan hanya dilakukan dengan guru, hendak akan tetapi petugas pihak tata usaha juga terpaksa turun tangan.
oleh karena tersebut, dia berharap pada komisi x dpr agar mampu menungkapkan keuntungan itu terhadap mendikbud supaya kementerian itu menerima saran-sarannya supaya bahan evaluasi supaya tidak terjadi kekacauan un, seperti saat ini.