gubernur provinsi sulawesi utara (sulut), sinyo h sarundajang, mendukung zona bebas korupsi pada indonesia timur yang penandatangannya akan dilakukan di daerah ini.
seluruh pimpinan dan pegawai selama jajaran pemerintah provinsi harus berkomitmen kuat mewujudkan sulut yang berintegritas dan bebas korupsi, papar gubernur di manado, rabu.
gubernur yakin dengan misi membangun tidak korupsi, rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) yang menyerahkan prioritas pembangunan birokrasi bersih, professional, akuntabel dan menerima bisa diimplementasikan.
dia menambahkan, pencanangan zona bebas korupsi merupakan pengaplikasian instruksi presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.
Informasi Lainnya:
gubernur dua kali menjabat ini menyatakan pemprov sulut selalu mengerjakan pembenahan sebagaimana yang dituntut aturan, malahan dalam bidang percepatan reformasi birokrasi telah dilaksanakan pilihan langkah semisal pakta integritas, zona integritas, wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani.
badan kepegawaian daerah dan bersentuhan segera dengan pegawai telah berhasil menerapkan manajemen berbasis kinerja, peningkatan peran aparatur dan bermuara selama pelayanan penduduk, juga penyempurnaan peraturan yang pergi dari agama tertinggi, ujarnya.
pemegang sertifikat development administration university birmingham inggris ini menilai, dengan ditetapkannya zona integritas dijadikan jenis komitmen kepala daerah dan jajarannya, akan kian menciptakan birokrasi dan bersih dari kkn dan politisasi.
selain itu, selama memberikan pelayanan betul birokrat berkompeten terhadap tugas serta tanggung jawab yang diemban, melayani warga serta dunia usaha dan investasi.
reformasi birokrasi dan digaungkan dalam ini prinsipnya bukanlah suatu web melainkan suatu gerakan memindahkan kaum birokrat daripada zona aman menuju zona kompetitif. hal ini ditujukan untuk berubahnya pelaksanaan peran juga fungsi birokrasi dengan tepat, cepat serta konsisten, katanya.
dia menambahkan, pembangunan zona integritas merupakan pihak daripada percepatan reformasi birokrasi yang diselenggarakan melalui website peningkatan transparansi juga akuntabilitas aparatur supaya menciptakan birokrasi berintegritas tinggi.
integritas adalah suatu konsep konsistensi tindakan, nilai-nilai, metode, langkah-langkah, prinsip, harapan, dan hasil. pada etika, integritas dianggap dibuat kejujuran serta kebenaran dan adalah akurasi dari aksi seseorang, katanya.