BPN harmonisasikan aturan pertanahan dukung MP3EI

badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh untuk menyukseskan masterplan percepatan dan perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), oleh karenanya bpn mengerjakan sederat terobosan dan semua website untuk mendukung mp3ei.

kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan hal itu di sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi serta koridor ekonomi papua-maluku dalam manado, jumat sore.

dalam keterangan tertulisnya, hendarman menunjukan web yang dilakukan bpn diantara lain dengan berlakunya uu nomor 2 tahun lalu tentang pengadaan tanah bagi pembangunan supaya kepentingan umum.

uu ini berbeda dengan peraturan sebelumnya. uu ini lebih memberikan kepastian dan keadilan menarik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi yang diberikan terhadap penduduk dan ditentukan oleh apraisal (penilai) independen, katanya.

Informasi Lainnya:

dia mengajarkan pengadaan tanah untuk kepentingan publik menurut uu no 2/2012 mempunyai empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, juga penyerahan hasil.

setiap tahap ini sudah ditentukan saatnya, makanya penyelenggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum diinginkan tak berlarut-larut, papar mantan jaksa agung itu.

selain itu, bpn sudah memprogramkan penelitian serta siap mengerjakan pengukuran tanah ulayat masyarakat hukum adat di papua manakala sudah detail masyarakat hukum adatnya serta tanah ulayatnya.

sebelumnya di rapat itu mengemuka sejumlah kendala mengenai pelaksanaan mp3ei dan salah satunya adalah sengketa tanah ulayat selama papua.

hendarman menambahkan bpn ketika ini juga sedang mempersiapkan ruu pertanahan. pada mana dalam dalamnya, antara lain membuat perihal reforma agraria, dan hak atas tanah warga hukum adat. disamping itu, bpn ri dan mengerjakan sinkronisasi juga harmonisasi peraturan perundang-undangan selama bidang pertanahan, katanya.

sinkronisasi dan harmonisasi itu dimaksudkan agar ke depan, tak terjadi dulu tumpang tindih peraturan mengenai pertanahan. untuk tanah dapat lebih berdaya guna, bpn ri juga melakukan percepatan pensertipikatan tanah, katanya.

melalui sertipikasi tanah ini, tutur hendarman dengan begini hak-hak atas tanah mampu lebih dijamin, sehingga dapat membawa faedah dan lebih sulit terhadap terjalinnya kemakmuran rakyat.

sebelumnya, dalam sederat kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas yang diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya di memimpin bpn. presiden menugaskan aku mengurangi sengketa serta ingat kepada orang kecil, katanya.

oleh sebab tersebut, hendarman menyatakan, bpn akan terus menggalakkan program-program prorakyat dan sudah berjalan. program-program itu diantara lain: sertifikat prona gratis, website jemput bola layanan sertifikat tanah agar rakyat (larasita) serta situs one day service.